Dugaan Penipuan Rp.2 Miliar Tuai Sorotan Tajam, Korban Minta Kapolri Evaluasi Profesionalitas Anggota Polres Jakarta Utara

Nur 7

Cybernusa.id – JAKARTA

Penanganan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai Rp2.009.378.789 di Polres Metro Jakarta Utara menuai sorotan serius. Pasalnya, terlapor yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di kepolisian disebut tidak dilakukan penahanan. Bahkan, setelah serangkaian peristiwa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keberadaan terlapor hingga kini dikabarkan tidak diketahui oleh pihak korban.

Pihak korban melalui kuasa hukumnya, Gelbert, mendesak Kapolri memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap profesionalitas anggota kepolisian yang menangani laporan, sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan kepastian kepada korban.

Perkara tersebut dilaporkan oleh Gelbert selaku kuasa hukum Tuan Zheng Shixian, yang sekaligus mendampingi kliennya dalam menempuh jalur hukum.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Polres Metro Jakarta Utara tertanggal 18 November 2026, laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/3166/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA.

Dalam dokumen laporan itu, perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam uraian laporan, disebutkan dugaan perbuatan tersebut bermula dari hubungan kerja sama usaha antara korban, Tuan Zheng Shixian, dengan terlapor bernama Wang Yunan.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, Tuan Zheng Shixian sebelumnya telah beberapa kali menanamkan modal usaha kepada terlapor. Hubungan kerja sama tersebut awalnya disebut berjalan dengan baik.

Namun, sekitar Agustus 2026, terlapor kembali meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan membutuhkan tambahan modal untuk pembelian kamera Fujifilm Instax dan Fujifilm Instax Paper.

Atas permintaan tersebut, korban kembali memberikan dana sebesar Rp2.009.378.789.

Dalam perkembangannya, korban mengaku tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan. Terlapor juga disebut berulang kali memberikan alasan ketika dimintai pertanggungjawaban atas dana yang telah diserahkan.

Merasa dirugikan dengan nilai mencapai lebih dari Rp2 miliar, Tuan Zheng Shixian kemudian menunjuk Gelbert sebagai kuasa hukum untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

Terlapor Diperiksa di Polres Jakut, Disebut Tidak Ditahan.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Gelbert mengungkapkan rangkaian peristiwa yang terjadi pada 18 hingga 19 November 2026.

Menurut keterangan korban, pada 18 November 2026, terlapor dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, setelah pemeriksaan selesai, terlapor disebut tidak dilakukan penahanan dan dipersilakan meninggalkan kantor kepolisian.

Korban juga menyampaikan bahwa terlapor kemudian diantar oleh seorang pengacara berinisial P.M.

Keputusan tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak korban, terlebih perkara yang dilaporkan menyangkut dugaan kerugian lebih dari Rp2 miliar.

Ditemukan Korban di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta
Beberapa jam setelah rangkaian pemeriksaan tersebut, pihak korban mengaku menemukan sendiri terlapor di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bersama pengacara nya Berinisial P.M.

Menurut keterangan korban setelah ditemukan, terlapor kemudian dibawa oleh pihak korban ke Polres Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan pendampingan petugas Polres Bandara, terlapor selanjutnya dibawa kembali ke Polres Metro Jakarta Utara pada 19 November 2026.

Namun, menurut pihak korban, setelah terlapor kembali berada di Polres Metro Jakarta Utara, belum ada tindakan penahanan sebagaimana yang mereka harapkan.

Korban juga mengungkapkan bahwa pada 19 November 2026 terdapat penyampaian dari salah seorang anggota kepolisian mengenai rencana pengamanan atau penahanan paspor terlapor. Akan tetapi, menurut keterangannya, langkah tersebut belum diketahui realisasinya.
Kini, pihak korban mengaku tidak mengetahui keberadaan terlapor.

Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran korban karena mereka menginginkan adanya kepastian mengenai keberadaan terlapor sekaligus perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan.
Sejumlah Orang Lain Disebut Mengaku Menjadi Korban.

Tidak hanya perkara yang dialami Tuan Zheng Shixian, Gelbert juga menyampaikan bahwa sejumlah orang yang mengaku mengalami persoalan serupa mulai berdatangan ke Polres Metro Jakarta Utara.

Namun, menurut keterangannya, sebagian dari mereka belum membuat laporan polisi secara resmi. Ada pula yang disebut memilih membuat surat pernyataan melalui kuasa hukum terlapor.

Informasi tersebut diharapkan menjadi perhatian penyidik untuk didalami lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat korban lain, pola transaksi serupa, maupun kemungkinan adanya rangkaian perbuatan yang saling berkaitan.

Dengan nilai kerugian dalam laporan mencapai Rp2.009.378.789, perkara ini membutuhkan penanganan serius, transparan, dan profesional.

Korban Pertanyakan Profesionalitas Anggota Polres Jakarta Utara.
Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari Polres Metro Jakarta Utara.

Mengapa setelah menjalani pemeriksaan pada 18 November 2026, terlapor tidak dilakukan penahanan Apa pertimbangan penyidik ketika terlapor kembali dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara pada 19 November 2026? Bagaimana status hukum terlapor
saat ini.
Selain itu, bagaimana tindak lanjut mengenai penyampaian anggota kepolisian terkait rencana pengamanan paspor terlapor.

Pihak korban juga meminta penjelasan mengenai bagaimana kepolisian memastikan keberadaan terlapor setelah rangkaian peristiwa di Bandara Soekarno-Hatta tersebut.

Gelbert selaku kuasa hukum Tuan Zheng Shixian menegaskan bahwa kliennya membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar penerimaan laporan.

Korban Memohon Kapolri Turun Tangan

Pihak korban secara khusus memohon kepada Kapolri agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut dan melakukan evaluasi apabila ditemukan dugaan ketidakprofesionalan anggota dalam penanganan laporan.

Menurut pihak korban, proses hukum tidak boleh berjalan tanpa kejelasan, terlebih ketika nilai kerugian yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah dan keberadaan terlapor saat ini tidak diketahui oleh pihak korban.

Mereka meminta agar setiap tahapan penanganan perkara diperiksa secara objektif, termasuk kronologi pemeriksaan pada 18 November 2026, alasan terlapor tidak ditahan, peristiwa di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, serta tindak lanjut setelah terlapor kembali dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Apabila tidak mendapatkan penjelasan dan perkembangan yang memadai dari Polres Metro Jakarta Utara, Gelbert menyatakan pihaknya siap mengadukan persoalan tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses penanganan laporan, apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau ketidakprofesionalan
anggota.
Polres Metro Jakarta Utara dan Kapolri Diminta Berikan Kepastian.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Utara mengenai status hukum terlapor, alasan tidak dilakukan penahanan, perkembangan penyidikan, serta tindak lanjut pengamanan paspor masih diperlukan.

Pihak kepolisian diharapkan segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat.

Penahanan seseorang tentu harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pertimbangan penyidik. Namun, masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan dan langkah penyidikan yang sedang berjalan.

Bagi Tuan Zheng Shixian dan kuasa hukumnya, tuntutannya jelas: laporan harus ditindaklanjuti, keberadaan terlapor perlu dipastikan, dugaan kerugian harus diproses sesuai hukum, dan kepastian hukum harus diberikan.

Korban memohon kepada Kapolri agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Apabila terdapat anggota yang terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas, mereka meminta agar dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum terganggu akibat tidak adanya kejelasan dalam penanganan perkara yang menyangkut kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah.

Berita Terkait

Tinggalkan komentar